Jalan Lingkar Pulau Rupat Diusulkan Jadi Jalan Provinsi

Iklan Semua Halaman


MDO TV STREAMING


Jalan Lingkar Pulau Rupat Diusulkan Jadi Jalan Provinsi

Friday, July 14, 2017
Teks foto: Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman didampingi Bupati Bengkalis Amril Mukminin ketika menghadiri acara halal bi halal Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Pekanbaru, Kamis (13/7/2017) malam.

Lalulintaskriminalitas.com, Pekanbaru – Bila disetujui, jalan lingkar Rupat akan ditingkatkan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Usul yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu, kembali disampaikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin kepada Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman.

“Tadi, saat berbincang-bincang dengan Pak Gubri, kami sudah mohonkan kepada beliau untuk membantu proses percepatan peningkatan jalan lingkar Rupat. Kita doakan semoga cepat terealisasi,” jelas Amril, Kamis (13/7/2017) malam.

Hal itu disampaikan Amril memberikan sambutan saat menghadiri acara halal bi halal Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan warga asal Bengkalis di Pekanbaru di Ball Room SKA CO EX, Pekanbaru.

Pada acara tersebut, Bang Andi Rachman begitu Gubri akrab disapa memang hadir dan duduk semeja bersama Bupati Amril, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan anggota DPRD Riau Muhammad Adil. Mereka berempat terlihat berbincang akrab sebelum acara dimulai.

Sebelumnya, usulan  peningkatan tersebut sudah disampaikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Rapat Koordinasi Tekhnis (Rakornis) Bina Marga se-Provinsi Riau di Pekanbaru, awal Maret 2016 lalu.

Jalan-jalan di pulau Rupat yang diusulkan peningkatan statusnya mulai dari Tanjung Kapal-Batu Panjang-Pangkalan Nyirih-Tanjung Medang.

Selain di pulau Rupat, sejumlah ruas jalan di pulau Bengkalis juga diusulkan sama. jalan Kota Bengkalis-Selatbaru (Kecamatan Bantan) dan Kota Bengkalis-Pematang Duku.

Alasan diusulkannya jalan tersebut menjadi jalan provinsi, karena pulau Bengkalis dan Rupat adalah pulau terluar yang berada di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usulan itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di daerah yang memang memprioritaskan percepatan pembangunan kawasan terluar di seluruh Indonesia, termasuk infrastruktur serta perekonomian masyarakat. *** ( red/hmsbkls)