Pemkab Bengkalis Usulkan Perubahan Perda Terkait Pajak Daerah

Iklan Semua Halaman


MDO TV STREAMING


Pemkab Bengkalis Usulkan Perubahan Perda Terkait Pajak Daerah

Thursday, July 20, 2017
Teks foto: Asisten Administrasi Umum, HT Ilyas, saat menyampaikan usulan perubahan Perda terkait pajak daerah, di ruang rapat VIP Kantor DPRD Kab. Bengkalis, Senin (17/7/2017).

Lalulintaskriminalitas.com, Bengkalis – Bupati Bengkalis, Amril Mukminin melalui Asisten Administrasi Umum, HTS Ilyas, menyampaikan 4 usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis terkait Pajak Daerah, Senin (17/7/2017) bertempat di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis.

“Dalam sidang paripurna ini, ada empat Perda yang akan diusulkan untuk dilakukan perubahan, yakni, Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah,” jelas Ilyas.

Menurut Ilyas, Pengajuan perubahan ke-4 Perda tersebut dikarenakan beberapa sebab, antara lain: pertama, karena adanya perubahan nomenklatur perangkat Kabupaten Bengkalis sebagaimana implementasi diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kedua, perubahan nomenklatur tersebut, sambung Ilyas, dapat menimbulkan kerancuan dan permasalahan di lapangan, terutama pada saat pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

Hal ini dikarenakan, dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tegas dinyatakan bahwa pajak ditetapkan dengan Perda.

Ketiga, adanya perubahan dan pembatalan terhadap beberapa pasal pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 188.34-9102 tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, karena Peraturan Daerah tersebut sebagaimana hasil kajian Tim Kementerian Dalam Negeri, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada kesempatan itu, Ilyas berharap, kiranya kerjasama yang telah terbina dan berlangsung dengan harmonis diantara eksekutif dan legislatif selama ini, dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Harapan ini tak bosan-bosannya kami sampaikan, guna menjaga kelangsungan pembangunan daerah. Karena, selain akan berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan yang memang diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang kita cintai ini, hubungan yang harmonis  tersebut juga merupakan wujud dari implementasi akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bengkalis,” tutup Ilyas.( Hms )