Komentar
LalulintasKriminalitas.com, Dharmasraya - Tingginya kasus korupsi di Indonesia memang menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah. Bahkan sistem 'main usut dan main tangkap' yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya saja dianggap belum optimal.
Oleh karena itu, Wakil Bupati Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan meminta seluruh aparat penegak hukum di Dharmasraya agar tidak hanya rajin mengusut kasus, tetapi disertai pula dengan upaya membangun budaya anti korupsi. Dengan begitu, praktik korupsi bisa dihapus di bumi pertiwi yang gemah ripah loh jinawi.
"Mari kita bicara bagaimana menghapus korupsi," ujar Amrizal saat memimpin acara sosialisasi anti korupsi se-dunia, Jumat 9 Desember 2016 di aula Kantor Bupati Dharmasraya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan apresiasinya kepada para penegak hukum yang sudah mengusut kasus korupsi yang ada di ranah Dharmasraya. Namun ia minta kepada para penegak hukum, agar dapat berkoordinasi dengannya jika akan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyimpangan di semua instansi lingkup Pemkab Dharmasraya.
"Koordinasi itu penting, supaya penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan bisa lebih sukses lagi," ujarnya.
Di depan Kajari Dharmasraya Hardjo, Amrizal juga mengingatkan aparatur sipil daerah untuk dapat menegakkan identitasnya sebagai pegawai negeri. Paling tidak, di saat berdinas dapat menggunakan seragam dan atribut sebagai pegawai negeri.
"Pergi ke kantor jangan seperti orang mau ke pasar saja. Pakai lambang Korpri, papan nama dan atribut kesatuan lainnya. Siapa tahu ada razia, biar petugas segera mengenali kita," tuturnya. (poy/mdoG)
Sumber : Otonomi.co.id