KomentarLalulintasK
riminalitas.com, Mandau – Dengan situasi masyarakat yang serba sulit kini ditambah lagi dengan Kenaikan biaya kepengurusan STNK, TNKB, BPKB, MUTASI dan lain sebagainya, ini sangat terasa bagi masyarakat menegah kebawah, kalau bagi masyarakat menengah keatas tidak ada apa apanya.
Simamora Wakil ketua Lembaga Kedaulatan Masyarakat Mandau Pinggir ( LKMMP) kepada Tablolid Lalulintas Kriminalitas mengatakan,” Kami berharap kepada Polri agar menunda atau di kaji ulang atas naiknya biaya kepengurusan STNK, TNKB, BPKB, MUTASI dan lain sebagainya, karena situasi masyarakat saat ini sangat sangat terpuruk, banyaknya PHK, sembako semakin mahal dan Upak tidak menentu, untuk biaya hidup mereka saja sudah payah, dan ini sangat sangat terasa bagi masyarakat menengah kebawah, kalau bagi masyarakat menegah keatas tidak ada apa apanya,” ujar Simamora
Simamora Menambahkan,”Kebijakan Publik seharusnya di bahas terlebih dahulu dengan wakil kami di DPR, negara kita negara berdaulat, sehingga kebijakan ini tidak terkesan di paksakan, sementara di pemerintahan semuanya Gratis,” ulas Simamora
Saat dikonfirmasi kepada Kapolres Bengkalis AKBP Hadi Wicaksono melalui pesan Singkatnya mengatakan,” Saya tidak memiliki Kapasitas untuk menanggapi Kebijakan Presiden karena kami Pelaksana...mohon maaf,” ujarnya singkat ( Duis )
riminalitas.com, Mandau – Dengan situasi masyarakat yang serba sulit kini ditambah lagi dengan Kenaikan biaya kepengurusan STNK, TNKB, BPKB, MUTASI dan lain sebagainya, ini sangat terasa bagi masyarakat menegah kebawah, kalau bagi masyarakat menengah keatas tidak ada apa apanya.Simamora Wakil ketua Lembaga Kedaulatan Masyarakat Mandau Pinggir ( LKMMP) kepada Tablolid Lalulintas Kriminalitas mengatakan,” Kami berharap kepada Polri agar menunda atau di kaji ulang atas naiknya biaya kepengurusan STNK, TNKB, BPKB, MUTASI dan lain sebagainya, karena situasi masyarakat saat ini sangat sangat terpuruk, banyaknya PHK, sembako semakin mahal dan Upak tidak menentu, untuk biaya hidup mereka saja sudah payah, dan ini sangat sangat terasa bagi masyarakat menengah kebawah, kalau bagi masyarakat menegah keatas tidak ada apa apanya,” ujar Simamora
Simamora Menambahkan,”Kebijakan Publik seharusnya di bahas terlebih dahulu dengan wakil kami di DPR, negara kita negara berdaulat, sehingga kebijakan ini tidak terkesan di paksakan, sementara di pemerintahan semuanya Gratis,” ulas Simamora
Saat dikonfirmasi kepada Kapolres Bengkalis AKBP Hadi Wicaksono melalui pesan Singkatnya mengatakan,” Saya tidak memiliki Kapasitas untuk menanggapi Kebijakan Presiden karena kami Pelaksana...mohon maaf,” ujarnya singkat ( Duis )