Komentar
SINGKAWANG, Lalulintaskriminalitas.com, - Pelaksanaan Revitalisasi SDN 23 Singkawang Barat, bagunan dua lantai yg menguras anggaran APBD/PEN kota singkawang Tahun Anggaran 2021 hampir 30M kembali menjadi sorotan Em Abdurrahman selaku ketua harian Partai GOLKAR .
" Mengingat leading sektor PEN secara nasional adalah MENKO Perekonomian Bpk. Airlangga Hartanto adalah ketua umum Partai GOLKAR maka sudah kewajiban bagi kami para pengurus dan kader jPartai Golkar dibawahnya untuk turut memastikan bahwa kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional didaerah dalam realisasinya berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini selaras dengan keinginan Presiden RI agar peran serta masyarakat dalam kontrol sosial terhadap berjalannya program PEN dapat dimaksimalkan" ujar bang Em sapaan akrabnya.
Salah satu yg menjadi prioritas pemantauan kami pembagunan SDN 23. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya banyak mengundang polemik. Indikasi itu mulai dari perencanaan, pemilihan pemenang tender, hingga pelaksanaan pembagunan didapati beberapa temuan terkait minipile dan dukungan peralatan kerja yg diduga tidak sesuai spesifikasi rencana awal, sementara progres pekerjaan pelaksana blm masuk 50 persen.
Em menambahkan PPK selaku pengendali kegiatan dan konsultan pengawas jgn terkesan mau dikadalin pelaksana.
Hal ini dikarenakan beberapa waktu yang lalu kita meminta kepada PPK untuk menghentikan sementara kegitan dikarenakan dalam tahap pekerjaan pemasngan kolom baja pelaksna diduga tidak mengunakan Crawler Crane melainkan exavator.
Memang pekerjaan sempat dihentikan sementara dan pelaksana terhitung tanggal 1 november 2021 telah mengadakan alat Crane. Namun sangat disayangkan PPK dan konsultan pengawas diduga blm mengecek secara pasti spesifikasi alat yang didatangkan pelaksana baik jenis maupun bobot tonase alat namun kegiatan langsung dilanjutkan. Kami menduga kuat Crane tidak sesuai spesifikasi.
Untuk itu dengan tegas kami meminta kepada PPK dan konsultan pengawas utk melakukan pengecekan alat Crane apakah sudah sesuai spesifikasi atau bukan?
Kalau tidak sesuai spesifikasi harus tegas segera dihentikan kegitan pelaksana. Alat ini sangat penting disamping utk kualitas mutu hasil pekerjaan,juga terkait dgn anggaran dan dokumen penawaran,"Ujar Em Abdurrahman yg juga merupakan ketua LSM fatwa langit yg sangat dikenal kritis.
( Muhammad Budi)