Komentar
PONTIANAK, KALBAR lalulintaskriminalitas.com,– Bayangkan jika tidak ada polisi. Kehadirannya institusi ini sangat dirasakan perannya lantaran banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagaimana capaian Polri Presisi yang ditargetkan Kapolri dan harapan masyarakat?
Tema tersebut akan diusung Institut Kajian Kebangsaan (Instan) yang akan menggelar diskusi virtual bertajuk “Membangun Komunikasi Dialogis Dalam Mewujudkan Polisi Humanis di Kalimantan Barat”, Senin (22/11/2021) pukul 09.00 WIB melalui zoom meeting. “Partisipan atau peserta dapat langsung login pada aplikasi zoom dengan ID 835 2365 4875,” kata R. Rido Ibnu Syahrie, Ketua Presidium Instan kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).
Narasumber pertama Wakil Presiden RI Periode 1993-1998, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno akan menyampaikan materi tentang peningkatan capacity building aparatur kepolisian di Kalimantan Barat dan upaya bersinergi bersama masyarakat. Selain itu, Try yang juga pembina Forum Musyawarah Kebangsaan (FMK) ini akan memaparkan sinergitas TNI – Polri dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman dan gangguan di Kalimantan Barat sebagai salahsatu daerah perbatasan.
Sedangkan pada sesi kedua, Menkopolhukam Prof HM Mahfud MD dijadwalkan untuk memberikan pemaparan seputar antisipasi kerawanan gangguan keamanan dari aspek historis dan tantangan bagi Polda Kalimantan Barat dalam melakukan pencegahan. Materi lainnya yakni membangun semangat multikultur di era digital dengan menghadirkan polisi humanis, serta konsekuensi Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan terhadap gangguan dan ancaman ideologi, disintegrasi dan radikalisme.
Diskusi virtual ini akan dipandu host dari pihak Instan dengan host Ricky Valdy Syairuddin, alumnus Universitas Darussalam Gontor dan Master Filsafat Universitas Birmingham, Inggris. Sedangkan pemateri ketiga adalah pengamat sosial politik Ireng Maulana yang merupakan alumnus master bidang strategi perang di IOWA-USA.
“Semoga saja semua pihak dapat berkontribusi pemikiran bagi Kalbar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada event kali ini sekaligus mereview kontribusi berbagai pihak termasuk Polri dalam menyikapi bencana banjir yang melanda beberapa daerah di Kalbar sebagai bagian dari empati dan solidaritas,” tambah Firman, Sekjen Instan.
Dijelaskan dia, Polri dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Polri tahun 2005-2025 dikenal istilah Polri PRESISI, sebuah akronim dari Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi. Dalam pelaksanaannya, institusi yang menjadi garda terdepan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ini telah melalui beberapa tahapan antara lain membangun kepercayaan, dan melakukan kemitraan. Dengan demikian diharapkan tercipta Polri yang unggul dan pada tahap berikutnya.
Insan bhayangkara, kata Firman, dituntut memiliki kemampuan prediktif dalam melakukan pendekatan agar dapat menakar tingkat gangguan kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap anggota kepolisian mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.
Konsep ideal tersebut tentu saja harus dijabarkan dan diaplikasikan oleh setiap anggota kepolisian di setiap satuan, bagian maupun divisinya masing-masing dalam menyikapi setiap kondisi di masyarakat. Secara institusi, cakupan dan wilayah kerja Polri memang sangat luas dengan memikul amanah public services ‘melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat’.
“Dinamika sosial dan politik juga tak terlepas dari peran kepolisian, seperti halnya upaya-upaya dalam mencegah terjadinya gangguan terhadap negara dalam aspek ideologi, disintegrasi maupun radikalisme yang merobek nilai-nilai kemanusiaan,” ujar firman.
Diskusi virtual kali ini, papar Firman memiliki tujuan antara lain menyerap harapan dan ekspektasi masyarakat/stakeholder terhadap kepolisian di Kalimantan Barat. Membangun kemitraan untuk memelihara citra positif institusi kepolisian melalui pemanfaatan sarana informasi digital. Menginisiasi pencapaian sinergi dan kolaborasi antar elemen anak bangsa dalam memelihara harmonisasi sosial di Kalimantan Barat.
“Tujuan lainnya yakni merumuskan rekomendasi dan dukungan terhadap pencapaian dan kinerja Polda Kalimantan Barat. Serta merumuskan langkah antisipatif sebagai bagian kontribusi masyarakat dan keikutsertaannya dalam pencegahan gangguan dan ancaman ideologi, disintegrasi, dan radikalisme,” ujar Firman yang juga mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Pontianak ini. (*)
( Muhammad Budi )