Komentar
“BEM SI tegas menolak dan mengecam keras pemakaian nama ‘mahasiswa Indonesia’,” kata Kaharuddin kepada Kompas.com, Senin (25/4/2022) sore.
Gerakan mahasiswa, menurutnya, harus dijaga kemurniannya dari kepentingan politik praktis dan hal ini selalu dijaga dalam setiap konsolidasi.
Hal itu dibuktikan dengan syarat mutlak dalam pemilihan presiden-presiden mahasiswa atau ketua-ketua BEM yang tergabung dalam BEM SI, kata Kaharuddin, yaitu tidak terlibat politik praktis dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Pengamat Sebut Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia Bertentangan dengan Nilai-Nilai Universitas
“Yang aktif di gerakan (mahasiswa) harusnya tidak masuk lingkaran (politik praktis). Yang menjadi anggota partai di sana (Partai Mahasiswa Indonesia), apakah tidak menjaga hal tersebut?” ungkapnya.
Kemurnian gerakan mahasiswa dari politik praktis diakui Kaharuddin membuat aliansi-aliansi mahasiswa selama ini tak terpikir untuk membuat partai politik.
Ia sendiri menampik pernah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia, Eko Pratama, yang juga Koordinator BEM Nusantara yang belakangan terbelah menjadi dua kubu.
Kaharuddin juga mencurigai intervensi politik di balik pembentukan partai tersebut.
“Kita tidak tahu, ya, karena saat aksi pun ada perjumpaan (Eko Pratama dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto). Kita tidak ingin berburuk sangka. Tapi itu kenyataan yang ada saat ini, tentu ada kepentingan 2024 di sana,” ungkapnya.
“Siapa lagi yang dipercaya jika independensi mahasiswa tidak ada? Mahasiswa bergerak atas dasar keberanian dari hati nurani sebagaimana melihat masyarakat sekitar, melihat apa yang terjadi dari kebijakan-kebijakan pemerintah,” tutup Kaharuddin.
Kompas.com/mdo g