Komentar
Lalulintaskriminalitas.com, Brebes Jawa Tengah - Segenap anggota Kodim 0713/Brebes, Subdenpom Brebes, Minvetcad Brebes dan PNS Kodim 0713/Brebes melaksanakan upacara bendera 17-an dan bertindak sebagai inspektur upacara Kasdim 0713/Brebes Mayor Inf Arif Suhartono, SPd, Perwira Upacara Danramil 15/Ketanggungan Kapten Inf Solikhudin. Sebagai Komandan Upacara Danramil 07/Bulakamba, Kapten Inf Supardi. Pembaca Pembukaan UUD 1945 oleh Serma Saryo, yang dilaksanakan di Makodim 0713/Brebes Jalan Jenderal Sudirman No. 107 Brebes. Senin (17/4/2018).
Dalam amanatnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P yang disampaikan oleh Kasdim 0713/Brebes mengatakan Di awal bulan April ini, kita telah memasuki periode Triwulan II Tahun Anggaran 2018, yang berarti satu periode Triwulan I tahun anggaran 2018 telah kita lewati. Lapaoran Pelaksanaan dan Evaluasi Triwulan I, berdasarkan pada Pokok-Pokok Kebijakan Panglima TNI yang telah ditetapkan dalam Rapim TNI Tahun 2018. Kita pahami bersama bahwa Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi program serta Kegiatan Triwulan, merupakan sarana guna mengetahui dan memahami segala capaian dan kendala bagi peningkatan kinerja, serta pencapaian sasaran secara optimal dan triwulan berikutnya.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tekankan kepada seluruh kesatuan dijajaran TNI untuk menyusun Laporan Pelaksanaan dan evaluasi Triwulan I serta laporan dan evaluasi Triwulan selanjutnya secara jujur, bertanggungjawab, transparan, akuntabel dan tepat waktu. Hal tersebut sebagai realisasi dari komitmen TNI dalam Reformasi Birokrasi, guna mendukung kebijakan pemerintah clean goverment dan good governance.
Dalam perkembangan yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, saya perintahkan kepada seluruh unsur pimpinan di jajaran TNI untuk senantiasi membaca situasi berikut segala kecenderungan perkembangannya. Hal ini diperlukan agar kita dapat meningkatkan pemikiran prediktif, langkah antisipatif dan upaya kontruktif dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI, serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Prajurit dan PNS TNI dalam kerangka mendukung pembangunan nasional.
Salah satu tantangan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat adalah Pilkada serentak di 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun ini pula rangkaian Pemilu 2019 akan dimulai. Pesta demokrasi tersebut biasanya akan diiringi dengan meningkatnya suhu politik di tanah air. Kerawanan akan timbul bila hal ini dibarengi dengan berbagai tindakan kontra produktif seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan massa yang anarkis.
Untuk itu, saya minta kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dan tetap focus pada tugas yang diembankan kepada kita sekalian. Prajurit dan PNS harus dapat membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak turut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Prajurit TNI juga harus menjaga netralitasnya. Hal ini tidak henti-hentinya saya tekankan karena TNI adalah institusi strategis yang memiliki jangkauan sampai ke pelosok nusantara dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Karenanya tugas TNI untuk mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi tidak boleh dirusak oleh sikap yang tidak netral.
Keikutsertaan beberapa purnawirawan TNI dalam Pilkada tidak boleh mempengaruhi netralitas prajurit TNI. Partisipasi purnawirawan tersebut memang menunjukan adanya penghargaan masyarakat terhadap purnawirawan,sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Negara-negara yang terlibat tidak lagi hanya terpaku pada satu spectrum ancaman tetapi sudah menghadapi berbagai bentuk ancaman pada saat yang bersamaan. Saat terlibat perang di Timur Tengah dengan menggunakan segenap alutsista canggih yang memanfaatkan network centric warfare, Negara-negara itu masih harus menghadapi ancaman lain, termasuk di dalam negeri. Isu-isu rasial, separatis, kesennjangan social, perbatasan, serangan siber, bahkan perang dagang berupa pengenaan tariff tertentu terhadap produk Negara lain harus dating ditangani secara bersamaan.
Tanpa adanya ketahanan nasional yang kuat, bukan hal yang mustahil ancaman bertubi-tubi semacam itu dapat merongrong stabilitas suatu Negara yang pada akhirnya membahayakan kedaulatan dan keutuhan Negara yang bersangkutan. Tanpa komponen-komponen bangsa yang solid, ancaman bertubi-tubi semacam itu akan mengganggu stabilitas negra dan pada akhirnya menggoyahkan kemampuan Negara itu untuk berdiri tegak.
Satu hal yang dapat mendukung ketahan nasional yang kuat adalah soliditas dan kekompakan segenap komponen bangsa dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. TNI selaku bagian dari komponen itu perlu membina soliditas, sinergi, dan kekompakan, dari tingkat pusat sampai daerah. Ego sektoral dan premordialisme sempit harus dibuang jauh-jauh karena hanya dengan bersatu, bergerak bersama-sama, maka Indonesia akan dapat menjawab dan menghadapi setiap potensi yang mengancam kedaulatan, keutuhan, maupun keselamatan bangsa dan Negara.
Diakhir sambutannya Panglima TNI menyampaikan Setiap prajurit dan PNS TNI adalah bagian dari komponen bangsa itu yang memegang peran sebagi dari organisasi TNI serta anggota masyarakat. Karena itu laksanakan tugas kehormatan. Sesederhana apapun tugas dan peran itu sesungguhnya tidak lagi bisa terpisahkan dari peran TNI. sebagai bagian dari masyarakat, prajurit dan PNS TNI harus menjadi komponen yang menyatu tak terpisahkan, bersifat membangun, membawa nilai positif, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. (Pendim 0713/Brebes/sugiarto).