KomentarLalulintaskriminalitas.com, Jakarta - Di tengah memanas suhu politik di I
ndonesia tiba-tiba berhembus wacana reshuffle kabinet. Kabarnya, Presiden Joko Widodo tak cukup dengan kinerja beberapa menterinya.Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Daniel Johan mengaku telah mendengar kabar akan adanya reshuffle kabinet. Namun dia meyakini, kursi menteri yang terkena dampak perombakan bukan dari partai. Dia yakin, PKB tidak terkena dampak reshuffle jilid IV yang kabarnya dilakukan bulan depan.
"Iya tapi harusnya partai tetap," kata Daniel saat dihubungi merdeka.com.
Daniel mengaku belum tahu kapan perombakan akan dilakukan. Kemungkinan reshuffle akan dilakukan setelah gelaran Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. "Belum jelas, mungkin setelah pilkada," tegasnya.
Beredar rumor, Partai Gerindra bakal merapat ke pemerintah usai sejumlah pertemuan antara Jokowi dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, partainya tidak tertarik untuk masuk ke pemerintahan. Arief menilai, kinerja pemerintah tidak efisien baik dari segi organisasi hingga pelaksanaan.
"Yang pasti Gerindra enggak ada pikiran untuk masuk ke kabinet. Lalu apa dengan masuknya Gerindra ke pemerintahan bisa menolong keadaan pemerintahan yang sudah karut marut cara bekerjanya, seperti pemerintahan yang tidak efisien dan sangat gemuk dari sisi keorganisasian," kata Arief.
Menurutnya, tujuan awal Gerindra didirikan adalah untuk mengantarkan Prabowo menjadi presiden, bukan bergabung masuk Istana yang bukan dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus itu.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku belum dapat informasi dari Presiden Joko Widodo soal wacana perombakan kabinet kerja dalam waktu dekat. Menurutnya, tidak ada hal yang mendesak sehingga mengharuskan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dirombak.
Di internal Partai Hanura, kata dia, juga belum menggelar rapat membahas wacana reshuffle jilid IV itu. Oleh sebab itu, dia memprediksi presiden tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
Sedangkan Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, reshuffle kabinet kerja adalah kewenangan dan hak prerogatif Jokowi. Menurut Arsul, Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan partai pendukung jika ingin merombak menterinya. Namun, jika reshuffle dilakukan, PPP percaya presiden akan bersikap bijak dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional. (mdoG )